SOLOBALAPAN.COM - Skandal baru mencuat setelah disertasi doktor Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dituduh melibatkan praktik penipuan intelektual.
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyatakan ketidaksetujuannya setelah nama mereka dicatut sebagai narasumber di disertasi Bahlil Lahadalia, tanpa persetujuan atau keterlibatan langsung mereka.
Disertasi yang berjudul "Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia" karya Bahlil Lahadalia diduga mencantumkan nama JATAM sebagai salah satu sumber informasi utama.
Padahal, JATAM menegaskan bahwa mereka tidak pernah memberikan persetujuan, baik secara tertulis maupun lisan, untuk berkontribusi pada penelitian yang dijadikan disertasi tersebut.
JATAM mengungkap bahwa mereka hanya pernah diwawancarai oleh seorang peneliti dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia (UI) bernama Ismi Azkya.
Menurut keterangan Melky Nahar, Koordinator Nasional JATAM, wawancara tersebut dilakukan dengan asumsi bahwa data yang diberikan akan digunakan untuk penelitian pribadi Ismi, bukan untuk disertasi Bahlil.
"JATAM hanya memberikan persetujuan untuk diwawancarai oleh Ismi Azkya yang sedang mengerjakan penelitian untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain," ujar Melky.
JATAM merasa tertipu ketika mengetahui bahwa wawancara tersebut ternyata digunakan dalam disertasi Bahlil tanpa adanya pemberitahuan atau izin sebelumnya.
Nama Ismi Azkya, yang juga bekerja sebagai Asisten Peneliti di Lembaga Demografi UI, ikut terseret dalam kontroversi ini.
Melky menyatakan bahwa Ismi tidak memberikan penjelasan yang memadai ketika dihubungi oleh JATAM untuk klarifikasi.
Baca Juga: Bukan Cuma Karena Desakan Ekonomi, Kuli di Gresik Ngaku Nekat Jual Istri di FB demi Fantasi Pribadi
Sebaliknya, Ismi malah memblokir kontak JATAM setelah memberikan nomor seseorang yang tidak jelas identitasnya.
"Kami menduga Ismi merupakan bagian dari praktik perjokian karya ilmiah untuk kepentingan disertasi Bahlil Lahadalia," ungkap Melky.
Tuduhan ini semakin serius ketika JATAM menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.
Tidak hanya merasa dirugikan, JATAM juga menuntut agar seluruh data yang mereka berikan kepada Ismi dihapus dari disertasi Bahlil.
Melky menyebutkan bahwa pencatutan nama JATAM tanpa izin adalah bentuk penipuan intelektual yang mencederai integritas akademik.
"Kami menuntut nama JATAM beserta seluruh informasi yang telah diberikan untuk dihapus dari disertasi tersebut," tegas Melky, dilansir dari Tempo.
Lebih lanjut, JATAM juga mempertanyakan bagaimana disertasi tersebut bisa lolos dari proses verifikasi akademik di Universitas Indonesia. (lz)
Editor : Laila Zakiya