SOLOBALAPAN.COM - 3 siswa SD dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu terpaksa dipulangkan oleh sekolah karena tidak dapat membayar tunggakan SPP sebesar Rp42 juta.
Faeza (11), Farraz (10), dan Fathan (7) adalah anak-anak berprestasi yang selalu menunjukkan semangat belajar yang tinggi.
Keputusan untuk mengeluarkan mereka diambil saat pelajaran masih berlangsung, sehingga menimbulkan rasa kecewa dan duka yang mendalam.
Ketiga siswa tersebut, yang tinggal di Menes, Pandeglang, kembali ke rumah dengan wajah murung setelah dijemput oleh mobil sekolah.
Mereka dipaksa meninggalkan pendidikan tanpa melakukan kesalahan, hanya karena keadaan ekonomi keluarga yang sangat memprihatinkan.
Ironisnya, sekolah yang seharusnya menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan justru tidak memberikan kesempatan kepada mereka, meskipun prestasi akademis mereka telah diakui dengan berbagai sertifikat penghargaan.
Faeza, yang kini berada di kelas 6 SD, menyampaikan kebingungan dan ketakutannya.
"Kepala yayasan memarahi saya di depan teman-teman dan meminta saya untuk tidak melanjutkan belajar di sini karena tunggakan SPP yang sudah terlalu menumpuk," kata Faeza dengan kepala tertunduk saat ditemui pada Sabtu (26/10/2024).
Perasaan malu dan tekanan semakin menghimpitnya, di tengah ketidakpastian masa depan yang membayangi.
Sementara itu, ibunda Faeza, Defi Fitriani, tak dapat menahan air mata saat menceritakan nasib anak-anaknya.
"Mereka adalah siswa berprestasi, terbukti dari banyaknya sertifikat penghargaan yang telah mereka raih.
Namun sekarang, pendidikan mereka terancam terhenti hanya karena kami tidak mampu membayar biaya sekolah," suaranya bergetar penuh emosi.
Defi juga menjelaskan bahwa selain masalah SPP, keluarga mereka sedang menghadapi kesulitan lain, termasuk menunggak kontrakan selama tiga bulan.
Ayah Faeza, Muhammad Fahat, seorang buruh harian, juga mengungkapkan keprihatinan mendalam tentang kondisi pendidikan di Kabupaten Pandeglang.
"Anak-anak saya tidak bisa bersekolah hanya karena kami miskin. Biaya SPP sebesar Rp42 juta jelas di luar kemampuan kami.
Bagaimana kami bisa membayar, sementara untuk kebutuhan sehari-hari saja sudah sulit?" ungkapnya.
Kejadian ini memunculkan berbagai pertanyaan mengenai kebijakan sekolah. Sebagai lembaga yang seharusnya bertugas mencerdaskan bangsa, tindakan memulangkan siswa akibat masalah ekonomi sangat tidak pantas.
Apalagi, sekolah tersebut telah menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah, yang seharusnya digunakan untuk mendukung siswa kurang mampu.
Kasus ini menarik perhatian serius dari Menteri Pendidikan dan Presiden Prabowo Subianto, yang memiliki program unggulan untuk memajukan pendidikan di Indonesia.
Mereka diharapkan dapat melakukan perbaikan dalam sistem agar insiden serupa tidak terulang, terutama di sekolah-sekolah swasta yang sering kali mengambil langkah drastis dengan mengeluarkan siswa hanya karena alasan ekonomi. (did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo