SOLOBALAPAN.COM - Sebuah video peringatan darurat mendadak viral di Twitter (sebelumnya dikenal sebagai X), mengundang banyak pertanyaan tentang maknanya di media sosial.
Namun, kenyataannya video tersebut merupakan tayangan himbauan dari pemerintah yang berasal dari tahun 1991.
Dikutip Solobalapan.com dari YouTube Albumfilm, video darurat ini diduga pertama kali muncul pada 24 Oktober 1991.
Tayangan tersebut berisi himbauan terkait dugaan anomali yang tidak diketahui yang dianggap dapat membahayakan manusia.
"Pada tanggal 24 Oktober 1991, di Indonesia pernah muncul seonggok makhluk misterius yang doyan memakan kepala manusia," ujarnya.
Kejadian tersebut menyebabkan kegemparan di kalangan masyarakat Indonesia, yang kemudian menerima himbauan melalui tayangan darurat di televisi.
Dalam tayangan tersebut, masyarakat Indonesia diimbau untuk tetap berada di rumah.
Video darurat itu disertai dengan suara siaran dari masa lalu dan menampilkan tulisan "peringatan darurat".
Tertera juga kode IND-7-1/ANM-021, dengan peringatan yang berlaku hingga 24 Oktober 1991, sebagai respons terhadap dugaan adanya anomali yang tidak dikenal.
"Peringatan darurat kepada warga sipil terkait aktivitas anomali yang baru saja terdeteksi oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia," demikian isi tayangan tersebut.
Tayangan selanjutnya bahkan menyebutkan ciri-ciri anomali, termasuk kebiasaannya yang disebut-sebut suka memakan kepala manusia.
Namun, ternyata tayangan darurat tersebut hanyalah sebuah hoaks belaka.
Tayangan tersebut dikenal dengan sebutan "Analog Horor" atau EAS (Emergency Alert System), yang seringkali digambarkan dalam format siaran televisi analog.
Namun, berbeda untuk saat ini, Video tersebut kembali viral usai para pengamat politik mengkritisi kebijakan pemerintah.
Gerakan 'Peringatan Darurat' merujuk pada ajakan untuk turut mengawasi jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Narasi yang berkembang di media sosial baru-baru ini membahas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (20/8).
MK menyatakan bahwa partai politik (parpol) tidak perlu memiliki kursi di DPRD untuk mengajukan calon kepala daerah.
Kemudian, pada hari ini, Rabu (21/8), DPR memutuskan untuk menggelar rapat guna membahas revisi Undang-undang (UU) Pilkada.
Beberapa pihak menganggap bahwa revisi UU Pilkada ini mungkin dimaksudkan untuk membatalkan keputusan MK tersebut.
Namun, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Achmad Baidowi, membantah bahwa pembahasan revisi UU Pilkada akan berbenturan dengan putusan MK terkait syarat pencalonan.
Menurutnya, revisi tersebut tidak bertujuan untuk membatalkan keputusan MK.
Hingga saat ini, video tayangan darurat tersebut masih terus beredar di Twitter (sebelumnya dikenal sebagai X). (did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo