SOLOBALAPAN, JAKARTA - Pemerintah Indonesia tengah menyusun langkah revolusioner dalam upaya penghematan energi di sektor publik.
Sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto, sektor pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan umum akan mengalami penyesuaian operasional.
Salah satu poin yang paling mencuri perhatian adalah wacana kembalinya siswa belajar di rumah melalui skema Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang direncanakan mulai berlaku pada April 2026 mendatang.
5 Strategi Utama Penghematan Energi Nasional
Dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kebijakan Penghematan BBM yang digelar secara daring, pemerintah menyepakati lima pilar utama untuk menekan konsumsi energi lintas instansi.
Strategi ini dirancang agar efisiensi tetap terjaga tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
-
Skema Kerja Fleksibel (WFH/WFO): Penerapan jam kerja dinamis bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
-
Optimalisasi Platform Digital: Penguatan koordinasi dan layanan berbasis daring.
-
Pembatasan Perjalanan Dinas: Memperketat mobilitas dinas yang tidak bersifat mendesak.
-
Efisiensi Gedung Perkantoran: Pengaturan penggunaan listrik dan energi pada operasional gedung pemerintah.
-
Penyesuaian Metode Belajar: Kombinasi pembelajaran daring (PJJ) dan luring (tatap muka) berdasarkan karakteristik mata pelajaran.
Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa meski PJJ kembali diterapkan, kegiatan yang bersifat praktikum tetap akan dilakukan secara tatap muka di sekolah guna menjaga kualitas pendidikan peserta didik.
Nasib Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Salah satu isu krusial yang dibahas dalam rapat tersebut adalah keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Jika pola kehadiran siswa di sekolah berubah menjadi daring, pemerintah perlu merumuskan ulang mekanisme distribusi makanan agar tetap tepat sasaran dan sampai ke tangan siswa.
Selain distribusi MBG, pemerintah juga tengah mengkaji opsi skema pembiayaan alternatif untuk mendukung akses internet bagi peserta didik.
Hal ini dilakukan agar kendala kuota tidak menjadi penghambat saat kebijakan belajar di rumah resmi dijalankan bulan depan.
Daftar Kementerian Terkait dalam Kebijakan April 2026
| Kementerian / Lembaga | Fokus Penyesuaian |
| Kemendikdasmen | Kurikulum PJJ dan mekanisme belajar mandiri |
| Kemenag | Operasional madrasah dan pendidikan keagamaan |
| Kemenkes | Efisiensi energi di fasilitas layanan kesehatan |
| Kemen PAN-RB | Pengaturan WFH/WFO bagi seluruh ASN |
| Kemenpora | Penyesuaian kegiatan pemuda dan olahraga |
Belajar dari Pengalaman Pandemi
Menko Pratikno menambahkan bahwa kebijakan ini disusun secara responsif dan berbasis data, dengan mempertimbangkan pengalaman pengaturan mobilitas pada masa pandemi Covid-19 lalu.
Langkah efisiensi ini dipastikan tidak akan menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat luas.
"Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas, sehingga pelayanan publik tetap berjalan optimal," ujar Pratikno dalam keterangannya, Selasa (17/3).
Hasil koordinasi ini selanjutnya akan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai rekomendasi kebijakan penghematan nasional. (did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo